Membahas Perang Konfilik Hizbollah-Israel di Lebanon: Unfinished Work!

Membahas dan mengkomentari persoalan perang konflik Israel-Hezbollah di Libanon bbrp minggu ini, mungkin memang tidak ada habis-habisnya. Unfinished work !

Namun sebagai umat Kristen dan dari etnis Batak, saya sangat berharap kalau kita dapat berjuang bersama dalam sikap, cara pandang, pemberian opini informasi, pertimbangan, pengambilan keputusan dan kebijakan, agar bisa memberi solusi-solusi yang lebih bijaksana, berimbang, komprehensif (berwawasan lebih utuh & lengkap) dan apa adanya ke depan.

Terutama dalam konteks kita di sini, dalam fungsi dan tanggung jawab kita sebagai:
1. Gereja dan komunitas pendukung Gereja, tentu dlm hal ini kita yg terkait dgn PGI.
2. Pengemban & aktivis Trias Politika + Media/Pers.
3. Civitas academica - Perguruan Tinggi.
4. Kaum profesional, eksekutif, pengusaha.
5. Aktivis LSM, gerakan/pelayanan mahasiswa, peneliti dll

Pada dasarnya, minimal dalam kacamata saya, saya ingin berpendapat bahwa:

Memang kita tidak dapat menutup mata pada kenyataan bahwa Neo-Kapitalisme dan fenomena Pasar Bebas (Free Market) yang demikian "menghegemoni" dunia termasuk Indonesia lewat isu globalisasi, memberi dampak negatip terhadap kehidupan di Indonesia, terutama dengan kebijakan WTO, Bank Dunia, IMF dsb.

Itu sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dalam banyak aspek multi dimensi. Perang Israel-Hezbollah Hamas di Libanon, memang tidak dapat lepas dari "kepentingan" Neo-Kapitalisme Yahudi dan AS. Yang kita inginkan terciptanya keadilan politik dan distribusi ekonomi; suatu perimbangan aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat banyak sampai komunitas basis.

Namun kita juga tidak bisa menutup mata, terhadap kenyataan radikalisme terutama Islam garis keras, yang bersumber pada gerakan Ichwanul Muslimin, Harumain, Taliban dan gerakan2 di tanah air yang terinspirasi oleh mereka sampai penggunaan cara2 bom bunuh diri (ingat Bom Bali I & II, bom Kuningan, dst) yang sama sangat menyengsarakan rakyat di berbagai pelosok tanah air.

Kita tidak mau pula kembali pada era milisterisme, sentralistik Jawa dan pemaksaan kehendak otoritarianisme ala Orde Baru Soeharto, baik melalui ABRI maupun perangkat2 orsospol dan program lainnya (transmigrasi, dll) guna melestarikan gerakan Jawanisasi selama berpuluh-puluh tahun dengan berlindung dibalik baju "P4 Pancasila", NKRI dan Bhineka Tunggal Ika "semu" untuk melestarikan kendali kekuasaan di Triaspolitika + Media di Pusat.

Yang kita inginkan adalah proses desentralisasi yang sehat; terciptanya perimbangan daerah-pusat secara sehat dan tereliminasinya wilayah2 yang selama ini tertinggal, miskin dan marjinal menjadi lebih baik dan sejahtera. Sehingga terjadi pengayaan bukan pemiskinan, bukan pembodohan tapi pembelajaran, pencerdasan dan pencerahan !

KIta juga tidak mau segala-galanya serba plural dan menafikan segala perbedaan yang ada di berbagai kelompok, individu, tema dan kepentingan. Semua mesti sama, semua mesti bertujuan satu. Belum tentu. Kita mesti belajar terdapatnya singularitas keunikan, tmsk cara pandang) di tengah pluralitasnya society tanpa harus gontok2an. Toleransi di mana kita sebagai warga bisa saling harga menghargai, saling menghormati sebagaimana yang kita perlukan.

Kita juga ingin membangun semangat solidaritas sosial, kesetia-kawanan, tanpa harus penyeragaman "satu porsi, satu rasa" dan keterasingan (alienasi) secara berlebihan, ala pengajaran Sosialisme-Marxisme jaman lalu, yang berakibat munculnya perlawanan kelas yang membuahkan kekerasan dan kesengsaraan di aras masyarakat bawah, tapi tidak di tingkat polit biro.

Kita menginginkan KKN terberantas dengan segala bentuk2 pelanggaran etika-moralitas di berbagai bidang kehidupan, namun tanpa harus mem Perda kan Syariat2 Agama (baca: Islam, menggolkan Piagam Jakarta "dari aras bawah") di berbagai kabupaten dan kotamadya, dengan jalan memaksakan gerakan puritanisme yang berlebihan dengan kekerasan tersamar maupun kasat mata.

Kita menginginkan terciptanya kehidupan demokrasi sipil yang sehat (bukan konsep demokrasi madani). Tanah air ini bukan menjadi negara agama tertentu, sekaligus juga bukan negara ultra-sekular. Negara yang menempuh "jalan ketiga" ala Anthony Giddens. Negara yang dapat mengkombinasikan secara utuh dan dinamis sistem kenegaraan sakral-sekular, dengan memberi tempat semua agama termasuk agama/golongan minoritas dapat berkembang secara "koopetisi" (kooperatif namun berlomba kompetisi untuk maju secara sehat ala Piala Dunia Jerman 2006). Biar umat yang memilih, yang TBB akan menjadi pemenang.

Demokrasi yang mengakselerasi upaya pemberantasan KKN sampai ke akar2nya, kepemimpinan yang dapat diandalkan & terpercaya, penegakkan hukum (jaksa, polisi, pengacara, pengadilan, MA, MK) yang konsisten dan cukup memberi ruang bagi HAM dan keadilan; serta kebebasan beribadah, berekspresi dan berkreativitas bisa terwujud.

Salam hangat,
Hans Midas Simanjuntak (HMS) :)