Thursday, May 10, 2007

Kualitas Pendidikan Terbaik: Kita Di sini Harus Mulai dari Mana?

Saya tidak terkejut dengan tulisan sumber Fergus Bordewich dari "Top of the Class dan ulasan Bro Andri A. Saputro yang menginformasikan bahwa Finlandia berdasarkan hasil survey international oleh lembaga Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2003, memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia.

Tak dapat disangkal memang, Finlandia berserta dengan negeri Nordics lainnya (Norwegia, Swedia) nyatanya bukan saja terbaik dalam kepemimpinan pendidikan dan sistem pendidikan nasionalnya, tapi juga di segi2 lainnya.

Income per capitanya USD 33,800 an per tahun (bandingkan dengan Indonesia USD 1,280 per tahun). Kita sejak lama belajar studi komparasi masalah sosial-ekonomi kerakyatan puluhan tahun lewat Perkoperasian di sana. Kita belajar soal conflict-management dan peace-building di sana. Hampir seluruh BUMN dan perusahaan swasta di sini yang bergerak di bidang industri dan teknologi (seperti PLN, Migas, teknologi komunikasi sampai IT mobile technology) belajar di sana. Studi parliament, birokrasi pemerintahan, pemilu dan demokrasi juga di sana.

Kita di sini mau mulai dari mana?

1. Reformasi birokrasi, termasuk di bidang pendidikan.

2. Tingkatkan income per capita rakyat lewat pola a.l. koperasi yang benar dan pola pendistribusian dan produktivitas ekonomi tingkat masyarakat yang benar.

3. Moral dan governance, termasuk di bidang pendidikan.

4. Menteri dan parliament pusat dan daerah, orang yang profesional di strategi pendidikan bukan saja kenyang aktivitas politik parpol.

5. Kualitas, penyebaran guru, infrastruktur sekolah merata di 33 propinsi: 20% alokasi APBN dan APBD segera direalisasi (kalau perlu 30%). Skrg masih 11.2%.

6. Depdiknas dan Dinas2 pendidikan di daerah direformasi, jangan hanya layak dan wajar audit keuangan termasuk dana BOS, karena Mendiknas (Bambang Sudibyo) memang orang ekonomi keuangan, tapi layak dan wajar dalam policy sampai implementasi di lapangan di daerah2 - sampai tingkat unit sekolah.

7. Evaluasi efektivitas sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), berjalan efektif atau tidak, efisien atau tidak.

8. Tiru habis sistem Ujian Nasional seperti sistem ujian "O Level" (untuk SMP) dan "A Level" (untuk SMA, Junior College) seperti yang dijalankan hampir 60an negara khususnya commonwealth countries. Jangan lagi tiru sistem Belanda lama dan sistem nasionalisasi pendidikan sejak Orla Orba Orref sekarang.

9. Perbaiki mendasar sistem PENGAWASAN Ujian Nasional di 33 prop, tiru cara dan sistem pengawasan ujian O Level dan A Level di negara2 yang sudah maju.

10. Kembangkan pola-pola pendidikan kepada anak-anak didik yang membangun anak didik berpikir tingkat tinggi (high order thinking, HOT), bukan berpikir tingkat rendah (low order thinking, LOT) yang hanya tau menghapal, mengingat lalu mengaplikasi doktrin pragmatis dan pasif, asal banyak materi buku2 yang di suruh telan anak2 didik. Tanpa tau mengapa, mengevaluasi, menganalisa dan mengkreasi bentuk2 soal, meski dengan sedikit materi, pelajaran dan buku2 dan relatif jumlah jam belajar.

11. Perbanyak materi2 co-curriculer dan extra-curriculer yang juga mendapat nilai kredit, sama dengan pelajaran2 wajib; yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kehidupan anak didik di masa yad. Tidak hanya banyak berkutat di kelas, tapi juga dengan pola out-door. Tidak hanya pola doktrinasi satu arah pedagogik, tapi belajar aktif - self study, banyak kesempatan eksperimen, learning by doing, experiencial learning process.

12. Perbanyak metoda pendampingan2 (guidances), bukan saja metoda micro teaching teoritis. Konseling2 dan penumbuhan kesadaran dengan contoh2 praktis realistis.

13. Disiplin reward dan punishment diterapkan di tingkat unit2 sekolah. Aktifkan peran overseer (penilik) lebih besar, tidak hanya kepala sekolah dan dewan guru. Disiplin tanpa teror dan kekerasan. Disiplin melalui cara2 yang elegan dan beradab dengan keteladanan.

14. Bimbingan2 belajar, home-schooling, tokoh2 pembaharu dan pendidikan luar sekolah dilibatkan dan diintegrasikan dengan sistem pendidikan formal dalam bentuk UU dan regulasi, monitor pelaksanaannya di lapagan, untuk bersama2 meningkatkan bimbingan dan pendamping kepada anak2 didik.

Itu mungkin PR besar kita semua jk pendek, menengah dan jk panjang terutama untuk seluruh kita yang concern di dunia pendidikan terutama dari level TK sampai SMA. Baru kemudian ke PT dan sekolah2 profesi.

Salam,
Hans Midas Simanjuntak (HMS) :)

No comments:

Post a Comment